METRO (LAMPUNG NEWS) — Pemerintah Kota Metro terus berupaya menekan angka prevalensi stunting meski di tengah kondisi anggaran yang terbatas. Alih-alih hanya mengandalkan bantuan konsumtif, pemerintah setempat kini mulai memperkuat pondasi penanganan melalui orientasi ulang petugas lapangan dan transformasi program menuju pemberdayaan mandiri.
Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, menegaskan langkah awal yang diambil adalah melakukan pemetaan masalah secara menyeluruh. Ia menyoroti pentingnya peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagai ujung tombak di lapangan.
“Kita perbaiki dulu pondasinya. Petugas TPK di Kota Metro akan kita lakukan orientasi ulang dengan narasumber terbaik agar SOP-nya jelas. Ke depan, pendekatan kita bukan lagi sekadar memberikan bantuan, tetapi pemberdayaan.
Tujuannya agar Keluarga Risiko Stunting (KRS) dan anak-anak stunting ini bisa berdikari sendiri,” ujar Rafieq usai memimpin rapat lintas sektor di Metro, Rabu, 24 Agustus 2025.
Dalam penanganan ini, Pemkot Metro mengedepankan kolaborasi antarinstansi.
Sejumlah dinas seperti Bappeda, Dinas Sosial, hingga Dinas Tenaga Kerja dilibatkan untuk menyatukan program kerja yang relevan.
Rafieq menambahkan, meski anggaran untuk tahun mendatang masih dalam proses penghitungan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), ia berkomitmen untuk melakukan pengawasan ketat.
“Untuk tahun 2025, saya akan pantau terus secara langsung agar penggunaan anggaran lebih efektif dan efisien. Target kita, angka stunting minimal turun 1 sampai 2 persen per tahun,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PPPA PPKB Kota Metro, Subehi, mengungkapkan berdasarkan data terbaru per Agustus 2025, jumlah anak yang dinyatakan stunting di Kota Metro tercatat sebanyak 242 anak. Angka ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan data Agustus 2024 yang masih berada di kisaran 300 kasus.
“Penurunan ini adalah hasil kerja lintas sektor. Kami di Dinas PPPA PPKB fokus pada pendampingan melalui 130 tim TPK yang tersebar di seluruh Metro,” jelas Subehi.
Setiap tim TPK terdiri dari tiga unsur, yakni kader KB, kader PKK, dan bidan atau tenaga kesehatan. Tugas mereka tidak hanya memantau asupan gizi, tetapi juga mengedukasi masyarakat mengenai faktor risiko eksternal yang sering terabaikan.
“Stunting bukan hanya soal gizi. Ada faktor pencetus lain seperti akses air bersih yang tidak layak, serta faktor 4 T dalam kehamilan, yaitu terlalu tua, terlalu muda, terlalu dekat jaraknya, dan terlalu banyak anak. Hal-hal inilah yang didampingi oleh tim kami agar risiko stunting tidak bertambah,” pungkasnya.
Hingga saat ini, program pemberian vitamin melalui Dinas Kesehatan di setiap Posyandu masih terus berjalan sebagai langkah preventif medis, sembari menunggu sinkronisasi anggaran total yang sedang digodok oleh Bappeda. (Red)
