METRO (Lampung News) — Pemerintah Kota Metro menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan publik yang cepat dan tepat sasaran.
Melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kelurahan Yosomulyo pada Selasa (20/01/2026), Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, hadir langsung untuk merespons berbagai persoalan mendesak mulai dari jaminan kesehatan hingga keadilan pajak bagi masyarakat.
Menanggapi keluhan warga terkait kepesertaan BPJS Kesehatan yang belum terdata serta distribusi bantuan sosial, Pemkot Metro bergerak cepat dengan melibatkan dinas terkait untuk melakukan verifikasi data di lokasi.
Bagi warga kurang mampu yang belum memiliki BPJS gratis, Rafieq mengarahkan masyarakat untuk segera mendaftar melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Metro atau Dinas Kesehatan cukup dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga.
Satu poin krusial yang menjadi sorotan dalam diskusi tersebut adalah usulan rasionalisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Warga mengeluhkan besaran Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada lahan persawahan yang dianggap setara dengan lahan pekarangan.
“Kelurahan Yosomulyo memprioritaskan rasionalisasi PBB. Kami bersama DPRD akan mempertimbangkan penyesuaian ini pada anggaran 2026 agar beban pajak masyarakat lebih proporsional dan tidak memberatkan,” tegas Rafieq.
Pemerintah menghimbau warga untuk segera mengajukan surat melalui kelurahan agar evaluasi zonasi NJOP dapat segera ditindaklanjuti secara teknis.
Selain isu pajak, forum ini mengapresiasi keberhasilan Kelurahan Yosomulyo dalam mengembangkan ekonomi kreatif melalui program lokal seperti Payungi, Pakde Manis, dan Pace.
Program-program ini terbukti efektif menggerakkan roda ekonomi dan membangun kemandirian warga.
Di sektor infrastruktur, Pemkot Metro memastikan pembangunan hingga tahun 2025 telah berjalan baik. Untuk tahun 2027, fokus pembangunan akan diarahkan pada penyediaan gudang bahan pangan guna menjaga stabilitas ketahanan pangan lokal. (ADV)
