Metro (Lampung News) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Metro, Yusron Fauzi Saleh, mengajak masyarakat untuk lebih proaktif dalam mengawasi jalannya pembangunan infrastruktur di daerahnya. Ajakan itu disampaikan saat kegiatan reses di Daerah Pemilihan (Dapil) I Metro Pusat, yang berlangsung di Kelurahan Hadimulyo Barat, Sabtu malam, 15 Februari 2025.
Kegiatan reses yang merupakan bagian dari tugas konstitusional anggota dewan ini dihadiri ratusan warga dan tokoh masyarakat, serta menghadirkan dua pejabat teknis sebagai narasumber: Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Metro, Heri Wiratno, serta Plt. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Burhanuddin Latief, yang hadir mewakili Kepala Dinas PUTR Kota Metro.
“Kami mengajak masyarakat jangan hanya menyampaikan aspirasi, tapi juga ikut turun ke lapangan. Lihat proses pekerjaan infrastruktur, apakah sesuai atau tidak, apakah kualitasnya baik atau tidak,” ujar Yusron dalam sambutannya di hadapan warga.
Menurut Yusron, pengawasan partisipatif dari masyarakat sangat diperlukan demi menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan tepat sasaran. Ia menilai, masih sering ditemui proyek pembangunan yang tidak sesuai harapan masyarakat, terutama dari sisi kualitas pekerjaan.
Partisipasi Warga dalam Pembangunan: Mengubah Peran dari Objek Menjadi Subjek
Ajakan Yusron untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan pembangunan mencerminkan paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan daerah. Pemerintahan yang baik (Good Governance) menuntut adanya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik.
Dalam laporan United Nations Development Programme (UNDP), partisipasi publik disebut sebagai salah satu pilar penting untuk memastikan bahwa keputusan pemerintah mencerminkan kebutuhan rakyat. Di Indonesia, konsep ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menempatkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai forum resmi partisipasi warga.
Namun, partisipasi tidak boleh berhenti pada tahap perencanaan saja. Dalam praktiknya, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan pun harus membuka ruang seluas-luasnya bagi keterlibatan warga.
“Masyarakat harus menjadi subjek pembangunan, bukan hanya objek. Jangan pasrah. Kawal pembangunan, tegur jika tidak sesuai, dan sampaikan ke kami jika ada indikasi kecurangan,” kata Yusron menegaskan.
Aspirasi Warga: Dari Infrastruktur ke Ketahanan Pangan
Selain soal infrastruktur, sejumlah aspirasi juga muncul dari warga terkait penguatan sektor pertanian dan peternakan. Kelurahan Hadimulyo Barat, meskipun berada di pusat kota, masih memiliki kantong-kantong kegiatan pertanian skala kecil, termasuk peternakan mandiri dan lahan produktif keluarga.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Metro, Heri Wiratno, yang hadir dalam acara tersebut, menjelaskan bahwa pihaknya tengah mendorong program urban farming dan pengembangan ketahanan pangan berbasis rumah tangga.
“Kami sedang mengembangkan konsep pertanian terpadu. Masyarakat bisa memanfaatkan lahan sempit untuk menanam sayur, beternak ikan lele, atau ayam,” ungkap Heri.
Konsep pertanian urban memang tengah menjadi tren di berbagai kota di Indonesia. Menurut Jurnal Agriculture and Human Values (Springer, 2020), urban farming berperan penting dalam memperkuat ketahanan pangan lokal, khususnya saat krisis seperti pandemi atau inflasi pangan global.
Di Kota Metro, potensi itu dianggap masih sangat terbuka, namun membutuhkan pendampingan intensif dari pemerintah serta kolaborasi antar instansi.
Kualitas Infrastruktur Jadi Sorotan
Kritik utama yang muncul dalam sesi tanya jawab adalah soal kualitas infrastruktur, terutama jalan lingkungan dan drainase. Beberapa warga mengeluhkan pembangunan yang belum lama rampung namun sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan.
Menanggapi hal ini, Burhanuddin Latief dari Dinas PUTR menyampaikan bahwa pihaknya akan terus memperkuat sistem pengawasan internal. Namun, ia juga mengakui bahwa keterbatasan jumlah pengawas lapangan membuat kontrol terhadap pelaksanaan proyek masih belum maksimal.
“Karena itu kami menyambut baik jika masyarakat juga ikut mengawasi. Kritik yang membangun sangat kami butuhkan untuk memperbaiki sistem,” ujar Burhanuddin.
Ia juga menjelaskan bahwa semua pekerjaan infrastruktur seharusnya sesuai dengan spesifikasi teknis yang tertuang dalam dokumen kontrak. Bila ditemukan penyimpangan, masyarakat berhak melaporkan ke pihak berwenang, baik ke dinas teknis, DPRD, maupun melalui kanal aduan resmi pemerintah.
Pentingnya Integritas Kontraktor: “Bekerjalah dengan Hati”
Yusron juga menyinggung pentingnya integritas dari pihak kontraktor atau rekanan yang mengerjakan proyek. Ia meminta agar pekerjaan dilakukan bukan semata untuk memenuhi kewajiban kontraktual, tapi juga dengan rasa tanggung jawab moral terhadap masyarakat Kota Metro.
“Saya berharap para rekanan bekerja dengan hati. Bangunlah kota ini seolah untuk keluarga kita sendiri. Jangan pikir untung semata, tapi pikirkan manfaat jangka panjang bagi warga,” ujarnya.
Pernyataan ini menggarisbawahi persoalan klasik dalam sistem pengadaan barang dan jasa: rendahnya kualitas pekerjaan akibat orientasi jangka pendek dan praktik penghematan bahan yang tidak sesuai spesifikasi. Dalam Journal of Construction Engineering and Management (ASCE, 2021), disebutkan bahwa kualitas proyek publik sangat dipengaruhi oleh etika kerja kontraktor serta efektivitas sistem pengawasan pemerintah.
Harapan ke Depan: Mewujudkan Metro yang Lebih Inklusif
Kegiatan reses ini diakhiri dengan komitmen Yusron untuk membawa semua aspirasi yang diterima dalam forum resmi DPRD Kota Metro. Ia memastikan bahwa suara masyarakat Hadimulyo Barat akan menjadi bagian dari pokok-pokok pikiran DPRD yang akan dibahas bersama pemerintah daerah.
“Kami tidak hanya datang dan mendengar, tapi juga akan menindaklanjuti. Tugas kami di dewan adalah menjembatani antara rakyat dan pemerintah,” ucap Yusron.
Ia juga mengingatkan bahwa perbaikan pembangunan tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah atau dewan. Dibutuhkan keterlibatan semua pihak, dari kontraktor hingga warga, agar setiap rupiah dari anggaran publik benar-benar menjadi manfaat nyata bagi rakyat.
Penutup: Menjaga Optimisme, Membangun Bersama
Apa yang dilakukan Yusron dalam reses ini bukan sekadar rutinitas legislator. Ia menawarkan pendekatan pembangunan partisipatif, sekaligus menyentil kesadaran publik agar tidak terjebak dalam sikap apatis. Di tengah keterbatasan anggaran dan kompleksitas birokrasi, pembangunan hanya akan bermakna jika masyarakat ikut serta mengawal setiap prosesnya.
Mengutip filosofi pembangunan dari Amartya Sen, peraih Nobel Ekonomi, pembangunan sejatinya adalah perluasan pilihan dan kebebasan manusia. Maka, ketika warga Kota Metro mulai aktif menyuarakan dan mengawal kebijakan publik, di situlah makna pembangunan yang sesungguhnya mulai terwujud. (ADV)
