METRO (Lampung News) — Kelurahan Karangrejo menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun Anggaran 2027 di Aula Kelurahan setempat, Senin (09/01/2026). Forum ini menjadi wadah strategis dalam menyerap aspirasi warga untuk merumuskan arah pembangunan yang selaras dengan visi besar Kota Metro.
Musrenbang tahun ini mengusung tema “Penguatan Modal Manusia dan Modal Sosial sebagai Fondasi Pembangunan Ekonomi dan Sosial Berkelanjutan”, yang menjadi napas utama dalam setiap usulan program yang diajukan.
Lurah Karangrejo, Erwin Syarif, dalam laporannya menjelaskan bahwa penguatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kunci utama. Dengan luas wilayah 320 hektare yang didominasi lahan pertanian, Karangrejo memiliki potensi besar melalui 18 kelompok tani dan 11 Kelompok Wanita Tani (KWT).
Terkait sektor pendapatan, Erwin melaporkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) hingga tahun 2026 mencapai 77 persen. Ia memberikan pemahaman edukatif kepada warga bahwa meskipun realisasi pajak penting, porsi pembangunan di Karangrejo masih sangat bergantung pada dukungan Pemerintah Kota.
“Realisasi PBB warga belum mampu menutupi seluruh kebutuhan pembangunan kelurahan. Sebagai gambaran, pada tahun 2025 saja, Pemerintah Kota Metro menggelontorkan sekitar Rp12 miliar untuk pembangunan fisik, ekonomi, dan sosial budaya di Karangrejo,” jelas Erwin.
Guna mengoptimalkan capaian pajak, kelurahan telah membentuk tim khusus untuk menelusuri data wajib pajak, terutama pada objek pajak yang kepemilikannya belum diperbarui.
Pembangunan di Karangrejo sepanjang tahun 2025 telah menyentuh berbagai sektor, mulai dari infrastruktur jalan dan drainase hingga bantuan alat pertanian berupa traktor roda empat dari program APBN. Selain itu, dana kelurahan sebesar Rp154 juta telah dikelola secara swadaya oleh Pokmas untuk pembangunan drainase di 12 titik.
Untuk perencanaan tahun 2027, tercatat sebanyak 111 usulan telah diinput melalui aplikasi E-Musrenbang.
“Kami menetapkan lima usulan fisik prioritas, dengan fokus pada pembangunan jalan penghubung antar-RW menuju lembaga pendidikan sebagai wujud nyata dukungan terhadap penguatan modal manusia,” tambah Erwin.
Wakil Wali Kota Metro, M. Rafieq Adi Pradana, yang hadir dalam forum tersebut, menekankan pentingnya menjamin hak dasar warga di bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
“Saya ingin memastikan tidak ada warga Karangrejo yang kesulitan sekolah atau berobat. Penguatan modal manusia harus dimulai dari pemenuhan akses kesehatan dan penanganan stunting, yang saat ini tercatat ada 13 kasus di wilayah ini,” ujar Rafieq.
Di tengah keterbatasan fiskal daerah akibat penyesuaian APBD oleh pemerintah pusat, Rafieq mengajak warga untuk lebih kreatif dalam mengelola dana kelurahan.
“Kita harus mulai mengubah pola pikir. Dana kelurahan ke depan jangan hanya habis untuk belanja barang, tetapi diarahkan untuk membangun unit kegiatan ekonomi masyarakat, seperti peternakan, UMKM, dan pelatihan keterampilan agar warga lebih mandiri,” pungkasnya. (Adv)
